Pemerintah sudah menyampaikan draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 ke DPR pada Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Senin (20/5). Namun, DPR menolak untuk memulai pembahasan jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum menunjuk Menteri Keuangan (Menkeu) definitif. Sebagai informasi, saat ini Menkeu dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Menkeu Hatta Rajasa, yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menyatakan,komisinya akan menolak untuk membahas RAPBN-P jika pejabat yang mewakili pemerintah masih berstatus Plt Menkeu. Ia menilai jabatan Plt tidak memiliki kewenangan penuh sebagai Menkeu.

"Untuk pembahasan RAPBN-P 2013, Plt Menkeu tidak bisa melakukannya. Karena, Plt itu tidak mempunyai kewenangan penuh sebagai Menkeu," kata Harry Usai mengahadiri Rapat Paripurna.

Jika pembahasan RAPBN-P tetap dilaksanakan oleh Plt Menkeu, maka pembahasannya pun menjadi tidak jelas, karena tidak ada keputusan yang bisa diambil. Bahkan, kondisi ini juga akan menjadi masalah tersendiri di Komisi XI.

"Komisi XI memiliki kewenangan penuh, tetapi Plt Menkeu kan tidak memiliki kewenangan penuh. Bagaimana posisi hukumnya ? Itu yang menjadi masalah. Belum lagi nanti bisa menjadi perdebatan tersendiri di Komisi XI," kata politisi Golkar ini.

Menkeu definitif, tambah Harry, memang memiliki kewenangan penuh mewakili pemerintah dan mewakili kewenangan presiden. Namun Harry mengingatkan, jika presiden belum menunjuk Menkeu definitif, maka pembahasan soal anggaran di Komisi XI harus dilakukan langsung oleh presiden.

"Presiden harus datang sendiri sebagai Menkeu, kalau presiden tidak mau menunjuk Menkeu definitif," tegas Harry menutup wawancara. (sf)/foto:iwan armanias/parle.